Gorontalo – Sejumlah aktivis di Gorontalo meminta Polda Gorontalo untuk menelusuri adanya dugaan korupsi dari proyek dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Wilayah Provinsi Gorontalo.
Hal tersebut mereka ungkapkan di hadapan Kapolda Gorontalo Irjen Pol Helmy Santika, SIK, saat menggelar Program “Jumat Curhat – Ngobrol Bareng Polisi” Jumat (13/1), di Cafe Handaleya Limboto Kabupaten Gorontalo.
Seperti yang disampaikan oleh Tokoh Masyarakat Nurdin Olii, yang meminta pihak kepolisian sebagai pendamping proyek PEN, dimana proyek PEN yang sudah putus kontrak dan pengerjaan belum selesai sampai dengan saat ini.
Tak hanya Nurdin, salah satu aktivis Gorontalo Rahmat Mamonto juga meminta penindakan oleh kepolisian terkait banyaknya pekerjaan di tahun 2022 memakai dana PEN yang pekerjaannya tidak selesai, bahkan adanya pemutusan kontrak.
“Saya menduga adanya indikasi Korupsi dalam proses lelang Barang dan Jasa dengan adanya pekerjaan tidak selesai tepat waktu dan tidak tepat sasaran,” ujar Rahmat Mamonto.
Sehingga mereka meminta adanya penindakan dari kepolisian untuk mendapatkan kejelasan terkait dengan dana PEN tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Kapolda Gorontalo Irjen Pol Helmy Santika, SIK mengatakan, Dana PEN disalurkan di 34 Provinsi sebanyak sekitar Rp700 triliun.
“Tujuannya untuk pemulihan kesehatan dan pemulihan ekonomi yang menggerakkan pemulihan ekonomi di daerah itu sendiri,” kata Kapolda Gorontalo.
Kapolda menambahkan, sudah melakukan pendalaman sebanyak 14 penggunaan dana PEN dan harus dipelajari kasus tersebut, seperti Proyek putus kontrak dan lainnya.
Untuk Penghitungan kerugian negara harus dilakukan oleh BPKP dimana dalam penghitungan tersebut akan dijadikan alat bukti untuk proses lebih lanjut.
