Gorontalo – Ikatan Pengemudian Bentor Gorontalo mengkritisi gelombang aksi mahasiswa yang menolak kenaikan BBM ditempat umum, khususnya dijalan utama Kota Gorontalo, yang dianggap hanya menghambat aktivitas masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Ketua IPB Gorontalo Iwan Abdul Latif pada kegiatan Fokus Group Discussion (FGD) yang digelar oleh Polda Gorontalo dalam rangka penyampaian aspirasi publik adanya penyesuaian harga BBM.
Hadir dalam kegiatan tersebut Kapolda Gorontalo Irjen Pol. Helmy Santika, SIK, serta unsur Forkopimda Provinsi Gorontalo, Dinas ESDM Provinsi Gorontalo, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Perwakilan Perguruan Tinggi, Ekonom, Pihak Pertamina, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Federasi Sarekat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Ikatan Pengemudi Becak motor ( IPB), Asosiasi Nelayan.
“Terkait harga BBM, kami tegaskan kembali bahwa kami pengemudi Bentor, menolak kebjikan menaikan Harga BBM. Namun kami juga keberatan jika aksi penolakan dilakukan dipusat Kota Gorontalo apalagi lokasi aksi berdekatan dengan SPBU,” kata Iwan Abdul Latif.
Pihaknya meminta kepada pihak Kepolisian khususnya Polda Gorontalo perihal adanya aksi-aksi unjuk rasa khususnya di Jalan Panjaitan Kota Gorontalo, mengingat di lokasi tersebut banyak fasilitas publik seperti Bank, Apotik, terutama SPBU.
Ia berharap pihak Polda Gorontalo serta Polres jajaran melakukan evaluasi lokasi pelaksanaan aksi unjuk rasa kedepannya.
“Kami juga mempertanyakan terkait tata cara pengisian BBM di SPBU, baik bentor, mobil maupun motor guna mencegah adanya pengisian dengan menggunakan galon,” ujarnya.
Sementara itu, Kapolda Gorontalo Irjen Pol. Helmy Santika, SIK, mengatakan Polri dalam hal ini Polda Gorontalo memiliki tugas dan tanggungjawab dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat.
“Tidak mempermasalahkan aksi yang dilakukan oleh berbagai elemen, yang menyampaikan pendapat dimuka umum, hanya saja harus sesuai aturan yang berlaku,” kata Kapolda Gorontalo.
Untuk itu, Polda Gorontalo telah melakukan terobosan melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan mengundang bapak ibu sekalian, khususnya rekan-rekan dari berbagai elemen masyarakat dan mahasiswa, agar bisa menyampaikan keluh kesah, ide, solusi, bahkan kritikan atas adanya kebijakan penyesuaian harga BBM.
“Ini bukan FGD pertama dan terakhir, hal seperti ini akan terus kita dorong dan segala bentuk aspirasi dan solusi yang dikemukakan dalam FGD ini akan kami teruskan ke Forkopimda,” tutupnya.
